SELAYANG PANDANG DESA SIAGA -dewi- Fenomena kesehatan masyarakat di tanah air kian buruk, terutama yang melanda kalangan anak-anak. Pasalnya, telah terjadi kenaikan secara signifikan dari penderita gizi kurang dan gizi buruk dari tahun 2000 ke tahun 2005 lalu. Penderita gizi buruk untuk balita meningkat dari 9.8 persen menjadi 10,9 persen untuk usia 12-23 bulan. Sementara untuk balita 24- 59 bulan pada tahun 2000 berkisar 8 persen kini meningkat menjadi 19,7 persen tahun 2005 lalu. Selain itu banyak ditemukan kasus-kasus baru seperti flu burung dan flu babi yang sampai saat ini belum tertangani secara maksimal. Demam berdarah dan malaria yang juga menjadi penyakit musiman di Indonesia menelan banyak jiwa. Kondisi ini sangat memprihatinkan sehingga Departemen Kesehatan mencetuskan perlunya menghidupkan kembali Posyandu dan Desa Siaga di seluruh tanah air. Departemen Kesehatan (Depkes) menyiapkan 12 ribu desa siaga di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, pada tahun 2009 ditargetkan dapat dibentuk 70 ribu desa siaga. Pembentukan Desa Siaga dimaksudkan untuk memberikan penerangan kepada warga setempat agar dapat mencegah dan mengatasi masalah kesehatan (bencana dan kegawat daruratan) secara mandiri. Selain itu, Desa Siaga juga diharapkan nanpu meningkatkan akses kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain meningkatkan sistem surveillance, monitoring dan informasi kesehatan serta meningkatkan biaya kesehatan. Guna menjalankan strategi tersebut maka dianggap penting untuk menjadikan seluruh desa sebagai desa siaga sehingga seluruh masyarakat sadar kesehatan. Seluruh masyarakat harus berperilaku hidup bersih dan menjaga lingkungannya agar tetap asri dan yang lebih penting seluruh masyarakat harus sadar gizi. Departemen Kesehatan sedang menyiapkan 12 ribu poliklinik kesehatan desa tahun ini. Jumlah tersebut adalah sebagian dari total 69 ribu poliklinik kesehatan desa yang dibutuhkan. Poliklinik kesehatan desa diharapkan menjadi pusat dan sistem informasi kesehatan masyarakat di pedesaan. Dalam pelaksaanaan desa siaga ada beberapa indicator yang dijadikan pegangan untuk menentukan keberhasilan suatu desa menjadi desa siaga. Empat indicator yang dijadikan pegangan dilhat dari segi input, proses, output dan outcome. Dari segi input ada beberapa hal yang diperhatikan, antara lain ada tidaknya forum desa, poskesdes, tenaga kesehatan (minimal bidan) dan UKBM. Forum masyarakat desa digalakkan sebagai wujud partisipasi masyarakat desa dalam usaha menyelesaikan masalah kesehatannya secara bersama-sama. Adanya Poskesdes diharapkan menjadi perpanjangan fungsi dari puskesmas yang berada di desa. Di poskesdes dapat dijadika pusat sarana kesehatan bagi warga desa. Selain itu dibutuhkan pula tenaga kesehatan yang dapat dijadikan contoh dan tempat untuk membantu menjalankan fungsi kesehatan di desa. Untuk saat ini, pemerintah menentukan minimal adanya satu bidan di masing-masing desa. Indikator yang kedua adalah mencakup proses dari berfungsi atau tidaknya poskesdes, ukbm, system kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana, system surveilans. Selain itu, ada atau tidaknya kunjungan rumah oleh nakes dan kader untuk kadarzi dan PHBS sebagai wujud perhatian terhadap kesehatan mansyarakat. Dari input dan proses tersebut, dapat ditentukan indicator untuk keluarannya atau output. Diantaranya adalah cakupan Yankes Poskesdes, pelayanan UKBM yang ada, rumah tangga yang mendapat kunjungan dari nakes dan kader mengenai kadarzi dan PHBS. Selain itu, dapat dilihat juga dari jumlah kasus kegawat daruratan dan kejadian luar biasa (KLB) yang dilaporkan atau yang dapat diatasi. Tidak hanya itu, dampak yang dirasakan masyarakat juga harus diperhatikan, karena adanya desa siaga ini ditujukan untuk masyarakat. Dari dampak atau outcome dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang menderita sakit ( sakit kasar), menderita gangguan jiwa, ibu melahirkan yang meninggal dunia, bayi dan balita yang meniggal dunia, dan bayi dengan gizi buruk. Salah satu desa yang akan dijadikan contoh adalah desa siaga yang terletak di Kab. Lumajang. Lumajang telah berhasil mempelopori berkembangnya Desa Siaga melalui Gerakan Mambangun Masyarakat Desa (Gerbangmas). Ada beberapa hal yang dapat menjadi factor mempengaruhi keberhasilan program desa siaga. Pertama; Pentingnya sebuah paradigma pembangunan kesehatan yang menjadi landasan berpikir dalam bertindak. Sejatinya pemerintah telah mengenalkan paradigma baru dalam pembangunan kesehatan yaitu Paradigma Sehat. Dengan Paradigma Sehat, menunjukan upaya pemerintah melakukan reorientasi pembangunan kesehatan. Penanganan kesehatan penduduk dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa (shaping the health nations) dan bukan sekedar penyembuhan penyakit, namun termasuk pencegahan penyakit, perlindungan keselamatan, dan promosi kesehatan. Hal itu menyadarkan kepada kita bahwa membina kesehatan bangsa atau menciptakan bangsa yang sehat, cerdas, trampil, tidak bisa dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan saja. Kedua; Dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah (kabupaten/kota) memegang kewenangan penuh terhadap bidang kesehatan, dukungan dan peran pemerintah daerah (eksekutif dan DPRD) sangat dominant terhadap jalannya Desa Siaga. Ketiga; Berjalannya program Desa Siaga, juga ditentukan oleh dukungan dari puskesmas dan posyandu yang lebih dulu ada. Saat ini, pemerintah revitalisasi puskesmas dan posyandu hanya diartikan dengan pemenuhan fasilitas sarana. Padahal bila merujuk dari fungsi dan peran puskesmas sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan, menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan masyarakat. Maka sudah seharusnya revitalisasi diarahkan pada bagaimana agar peran dan fungsi tersebut berjalan optimal. Keempat; Keterlibatan aktif dari para stakeholder dan masyarakat secara luas. Selama ini, keterlibatan masyarakat secara semu yang lebih bersifat kepatuhan daripada partisipasi aktif. Sering kita temui elemen masyarakat yang aktif adalah yang terikat dengan organisasi formal dan semi formal yang bersifat hirarkis. Akibatnya, kader yang aktif di dominasi oleh para kelompok elit yang mempunyai relasi jabatan dalam organisasi di kampung. Seluruh warga perlu diberi akses yang luas dan sama untuk berperan dalam kegiatan posyandu. Selama mereka mempunyai komitmen untuk aktif dalam Desa Siaga, harus diberi kesempatan. Kelima; Peran Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang perlu direvitalisasi. Saat ini, keberadaan Depkes dan Dinas Kesehatan masuk dalam koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (Kesra). Keberadaan Depkes/Dinkes hanya dibutuhkan pada saat pembicaraan tentang wabah, bencana, dan segala hal yang terkait dengan ‘pengobatan dan pemulihan’. Seharusnya Depkes/Dinkes perlu bicara tentang human capital dan program investasi di bidang kesehatan. Sehingga, bila kesehatan dipandang sebuah investasi, Depkes/Dinkes juga masuk dalam koordinasi bidang perekonomian.Selama ini, distribusi tenaga di Depkes RI dan berbagai institusi kesehatan masih didominasi oleh tenaga yang berlatar belakang ‘kesehatan murni’. Seharusnya, “Sehat Tanggung Jawab Semua”, Depkes haruslah membuka kesempatan yang sama bagi tenaga-tenaga lain, mulai dari ekonom, politician, sosiolog bahkan sampai dengan teknokrat. Oleh karena itu, pendekatan program Desa Siaga tidak hanya bertumpu pada sector kesehatan saja, tetapi dalam aspek yang lebih luas. Termasuk dalam kewaspadaan rawan pangan, kerawanan social. Sehingga juga melibatkan sector dari luar kesehatan. Anonim. 2008. Desa Siaga Dikembangkan ke Seluruh Indonesia www.depkes.go.id Geno, Rachmad. 2006. Faktor Sukses Desa Siaga (maaf lupa alamat web.na),, Gemari Edisi 70/Tahun VII/Nopember 2006. Depkes Siapkan 12 ribu Desa Siaga Harian Pikiran Rakyat-Pakuan (6 November 2008). Desa Siaga Masih Terkendali. Suparmanto, Sri. 2006. Pengembangan Desa Siaga dan Pos Kesehatan Desa. KEPMENKES NO.564/MENKES/SK/VIII/2006
12 Mar
